Sertifikat Gedung Dicabut jika Gunakan Air Tanah Berlebihan

Pemprov DKI Jakarta akan membekukan operasional gedung atau bangunan industri yang kedapatan menggunakan air tanah berlebihan. Saat ini 40% wilayah DKI Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, salah satu permasalahan utama di Jakarta adalah penggunaan air tanah. Menurut dia, hampir semua permukiman, gedung perkantoran, hingga kawasan industri menggunakan air tanah.

Padahal, kata Anies, permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan sekitar 7,5 cm. Bahkan di beberapa wilayah, penurunannya sampai 17 cm per tahun. “Secara keseluruhan penurunan hampir 40% di area Jakarta ini di bawah permukaan air laut,” katanya usai bertemu dengan sejumlah pakar dari berbagai negara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, apabila dalam pengawasan gedung dan bangunan industri yang dilakukan terdapat pelanggaran dan tidak mau melakukan perbaikan, pihaknya tidak akan segan-segan mencabut sertifikat layak fungsi (SLF).

Akibatnya, gedung perkantoran atau bangunan industri itu tidak bisa mendapatkan asuransi dan tidak bisa digunakan. “Kita membutuhkan kesadaran bahwa air sekarang ini di Jakarta termasuk kritis sekali. Kita semua harus mulai mengurangi penggunaan air sumur,” katanya.

Untuk pengawasan air tanah di perumahan, Anies menyebut, sama halnya dengan pengawasan di gedung dan bangunan industri. Bedanya, dalam pengawasan di perumahan lebih kepada sosialisasi bagaimana menggunakan air. Tidak hanya itu, karakteristik perumahan pun sangat bervariasi sehingga memerlukan pengawas yang begitu banyak.

Dia mengaku akan melibatkan peran RT/RW untuk mengawasi dan mengembalikan kesadaran warga perumahan dalam menggunakan air tanah