Pengembang Optimistis Properti Bergairah di Tahun Politik

Banyak pihak memperkirakan memasuki tahun politik pada 2018 dan 2019 yang memicu ketidakpastian kondisi berusaha akan memengaruhi bisnis properti. Namun nyatanya, sejumlah kalangan tetap optimis bahwa pasar hunian di Indonesia akan tetap berjalan stabil.

Sebanyak 171 wilayah di Tanah Air telah menggelar pilkada serentak, yakni 154 kota/kabupaten, dan 17 provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Setelah itu, proses pendahuluan pilpres akan menyusul tahun depan. Pesta demokrasi serta aktivitas politik yang kian intensif dan menghangat dikhawatirkan bisa memengaruhi iklim investasi dan produksi di Indonesia, termasuk di sektor properti.

Namun, hal itu sepertinya tidak terbukti karena dengan dukungan kebijakan pemerintah yang positif, perekonomian yang membaik, dan situasi politik stabil, industri properti sepertinya tak terpengaruh.

Kepala Departemen Riset Savills Indonesia Anton Sitorus menuturkan, pada tahun politik seperti saat ini amat wajar apabila banyak masyarakat mengurungkan niat membeli properti ataupun berinvestasi karena kondisi keamanan maupun perekonomian yang sulit diprediksi.

Perlambatan dunia properti tentu tak bisa terelakkan. Namun, kata dia, hal tersebut sebenarnya masih bisa dimaklumi karena beberapa tahun ke belakang bisnis properti juga sedang mengalami penurunan.

“Jadi, ya memang di tahun politik ini dunia properti akan sama saja alias tetap stabil, tidak bakal meningkat maupun menurun. Semoga saja setelah ini berlalu, usaha properti akan semakin berlari kencang,” tuturnya.

Salah satu jenis properti yang terdampak pada tahun politik adalah perkantoran. Menurut data Sivills Indonesia, pada kuartal 1/2018 tingkat kekosongan perkantoran di kawasan CBD meningkat 22,4% dibandingkan dengan kuartal IV/2017 sebesar 21,5%.

Anton memperkirakan tingkat kekosongan perkantoran di CBD masih akan terus naik dan akan mencapai puncaknya pada 2019 dan akan berangsur turun setelahnya. Bagi pengembang, menurut dia, sekarang saatnya merencanakan ulang proyek propertinya agar ketika tahun politik berlalu, hunian yang dikembangkannya bisa diterima pasar.

“Perencanaan proyek properti kan tidak sebentar, terutama konsep, lokasi prospektif, perizinan, maupun sumber dana pembangunan. Sekarang saat yang tepat untuk memikirkan itu semua dengan lebih dalam,” kata Anton.

Sementara itu, Vice President Realty PT PP Properti Tbk Tjakra D Puteh mengakui gejolak bisnis properti tetap ada di tahun politik. Meski begitu, pihaknya tetap optimis ke depannya usaha properti bakal tetap berjalan mulus.

Buktinya, kata dia, sejumlah proyek properti yang dibangun PT PP Properti Tbk di sejumlah daerah selalu banyak diincar pembeli dan tetap laris manis menjadi sarana investasi yang menguntungkan.

“Sepertinya tidak ada pengaruhnya di tahun politik. Apalagi perekonomian cenderung stabil dan kebijakan pemerintah semakin mendukung kehidupan masyarakat,” kata Tjakra.

Hal senada diungkapkan Adrianto P Adhi, President Director Summarecon. Pihaknya memandang positif prospek bisnis properti di tahun 2018 karena berlangsungnya pilkada serentak dan persiapan menuju pemilu tahun 2019.

“Kami masih optimis bahwa Summarecon bisa beradaptasi dengan kondisi pasar saat ini, dengan menargetkan prapenjualan pemasaran tahun 2018 sebesar Rp4 triliun atau kenaikan sebesar 12% dibandingkan tahun 2017,” katanya.

Target tersebut, ujar dia, diharapkan bisa dicapai dengan dibukanya lokasi pengembangan baru di Makassar yang akan menjadi lokasi pengembangan keenam oleh Summarecon.